Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis)

Novira Sartika(1*), M. Lazuardi(2)

(1) POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS
(2) Politeknik Negeri Bengkalis
(*) Corresponding Author

Abstract


The purpose of this study was to determine the implementation of good governance, especially the principles of transparency, accountability and participation in the management of the Village Budget (APB Desa) for the 2019 fiscal year in Bantan Sari and Deluk based on Bengkalis Regent Regulation Number 53 of 2018 and its obstacles. The data used are primary data and secondary data. The research method used is descriptive qualitative analysis. This type of research is qualitative research. The results of this study indicate that Bantan Sari Government in managing APB Desa has not fully implemented good governance, especially the principle of transparency at the planning step and the reporting and accountability step. This is evidenced in both steps of the absence of information regarding APB Desa and reports on the implementation of APB Desa to the community through information media such as banners, announcement boards, billboards, official websites and so on. Meanwhile, the Deluk Government in managing the Village APB has not fully implemented good governance, especially the participatory principle, in which the community's ability to be involved in the decision-making process in the management of APB Desa is only 40%. The obstacles faced by the Bantan Sari Government in managing APB Desa was the slow process of disbursing APB Desa, inconsistent regulations and a lack of coordination between the BPD and the Government. While the obstacles faced by the Deluk Government in managing APB Desa was the changes in the price of goods every time they carry out an activity program, changes in weather, limitations in the budget and the delay in ratifying the budget ceiling.

 

Keywords: Good Governance, Transparency, Accountability, Participation, APB Desa.


Article metrics

Abstract views : 130 | views : 9

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References


Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Ekono Insentif, 13(2), 133–144. https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.157.

BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. In Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hotimah, H. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). In Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember.

Nesia, D. H. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ).

Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. Jurnal Al-Iqtishad, 14(01), 20. https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457

Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). Jurnal Eksekutif, 1(1).

Sari, M. Y., & Adi, P. H. (2018). Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda, 1–25.

Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumaluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT.

Hikmawati, F (2017) Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta.

Sugiyono. (2016) Metode Penelitian Bisnis, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, W. (2015) Akuntansi Desa, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Wijaya, D. (2018) Akuntansi Desa, Gava Media. Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.

https://riaupotenza.com. (27 September 2019). Kades Bantan Sari Diduga Delewengkan ADD. Diakses pada 30 September 2019, dari https://riaupotenza.com/berita/26557/kades-bantan-sari-diduga-selewengkan-add.

https://www.jawapos.com. (2020, 17 November). KPK Temukan Empat Potensi Masalah Terkait Kasus Dana Desa. Diakses pada 20 November 2020, dari https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/.




DOI: https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1915

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Novira Sartika, M. Lazuardi, M. Lazuardi