Evaluasi Penerapan Anggaran Dana Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Tri Putri Puspa Wulandari(1*), Husni Mubarak(2)

(1) Politeknik Negeri Bengkalis
(2) Politeknik Negeri Bengkalis
(*) Corresponding Author

Abstract


This article focus about Village funds are allocated in the APBN intended for villages that are transferred through the district/city regional revenue and expenditure budget and are used to finance government budgets, implementation of development, development, community development, and community empowerment. The government that requires government regulation number 60 of 2014 concerning village funds sourced from the state budget. Research 60 of 2014 in the village of Siak Kecil subdistrict Bengkalis regency. This study uses a qualitative method based on studies in the field data collection techniques used consist of observations interviews, documentation. Results of research the results of this study are as follows. For Lubuk Muda village budgeting. Sepotong and Tanjung Belit are in accordance with the DD implementation mechanism which in the village fud budgeting is a part of the non ministerial centeral budget expenditures as a village fund reserve post. For the allocation villages, Lubuk Muda, Sepotong and Tanjung Belit village are in accordance with the dd aaplication based on population data, area, poverty rate for DD distribution, Lubuk Muda, Sepotong and Tanjung Belit village are in accordance with the use of the village fund budget application. The village fund is channeled by the government to the city district, the distribution of the village fund is carried out by book entry from the RKUN to the RKUD.


Article metrics

Abstract views : 6 | views : 1

Full Text:

PDF (Bahasa Indonesia)

References


Dianti Lalira, Amran T. (2018) Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talud, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18 No. 04 Tahun 2018.

Fahrul Ridha (2019) Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Jurnal Ekonomi Islam Volume IV No. 2 Juli - Desember 2019: 252 – 276.

Feiby Vencentia Tangkumahat Vicky V. J. Panelewen Arie D. P. Mirah (2017) Dampak Program Dana Desa terhadap Peningkatan Pembangunan dan Ekonomi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa, Agri-SosioEkonomiUnsrat,ISSN 1907– 4298 Volume 13 Nomor 2A, Juli 2017 : 335 - 342.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. (2016). “Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir).” Jurnal manajemen dan bisnis 14(3): 321–36.

Hikmawati, Fenti (2017), Metodologi Penelitian, Depok: PT RajaGrafindo.

Indrawati, Sri Mulyani. (2017) Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Indrawati, Sri Mulyani. (2017) Buku Saku Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta.

Intan Mala Sari M. Faisal Abdullah (2017) Analisi Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungaggung , Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.15, No.01 Juni 2017.

Mahmud.(2011), Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: CV Pustaka Setia.

Muhammad Safril Alam S1, dkk (2018) Pemanfaatan Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Perdesaan di Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang , JIEP-Vol. 18, No 2 November 2018.

Ngongare, (2016) “Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PMK No 49/PMK.No 07 tahun 2016 tentang Tatacara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Permendes No 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018.

Prasetyo, Andhika. 2017. “Menata Ulang Alokasi Dana Desa.” Media Indonesia. http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-danadesa (April 27, 2018).

Rahayu, (2017) Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1-12.

Siti Muslihah, Hilda Octavana Siregar,dkk (2019) Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis, Vol. 7 No. 1, July 2019, 85-93.

Sugiyono. (2016), Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: ALFABETA.

Sujarweni, V Wiratna. (2015), Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V Wiratna (2015), Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Stori Djam an dan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.




DOI: https://doi.org/10.35314/.v1i2.1493

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Tri Putri Puspa Wulandari, Husni Mubarak